Menpan-RB: Jangan-jangan, kalau Honorer Terus Diangkat Kita Jadi Republik Honorer

Menpan-RB: Jangan-jangan, kalau Honorer Terus Diangkat Kita Jadi Republik Honorer- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini ada tenaga honorer yang direkrut dengan berbagai cara. Ia mengungkapkan, tenaga-tenaga honorer tersebut meminta diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dalam sambutannya usai penandatanganan Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Azwar Anas menilai kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam reformasi birokrasi. 

"Ada honorer yang direkrut dengan berbagai macam cara yang kemudian minta diangkat ASN. Nah, ini kalau terus menerus tentu menjadi tantangan kita semua," kata Azwar Anas dalam sambutannya sebagaimana ditayangkan YouTube Kementerian PAN RB, Kamis (22/9/2022). "Jangan-jangan, kalau honorer terus diangkat ini (negara kita) jadi republik honorer," ujarnya lagi.

Padahal, kata Azwar Anas, setiap tahun rata-rata ada 1 juta fresh graduate atau lulusan dari perguruan tinggi Dengan kondisi seperti itu, ia khawatir para fresh graduate nantinya tidak akan mendapatkan tempat sebagai ASN.

Meski demikian, Azwar Anas mengakui tetap ada tenaga honorer yang berkualitas di berbagai daerah. Oleh karenanya, mantan Bupati Banyuwangi ini menekankan pentingnya penataan SDM di pemerintahan.

"Di satu sisi kita mendorong supaya ASN bersaing, melayani di era disrupsi dan sebagainya. Tapi, di sisi lain gelembung-gelembung honorer terus tumbuh, ada yang honorer memang kualitasnya bagus di berbagai daerah," ungkap Azwar Anas.

Anas mengatakan, terkait tenaga non-ASN atau tenaga honorer ini memang menjadi masalah yang kompleks dan harus diurai satu persatu agar bisa diselesaikan secara bijak. "Saya mencoba melihat permasalahan yang selama ini terjadi. Perlu berinovasi untuk mendapatkan solusi yang tepat agar masalah yang ada ini tidak berkepanjangan," katanya dikutip lewat siaran pers Kementerian PANRB, Jumat (9/9/2022).

"Diperlukan formula-formula penyelesaian tenaga honorer ini. Ini yang perlu kita dorong bersama dengan BKN dan masukan dari LAN untuk mengurainya," lanjut Anas. 

Dalam pertemuan Abdullah Azwar Anas dengan pimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) menambahkan, penataan tenaga non-ASN harus segera diselesaikan. 

Anas telah bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) membahas hal tersebut. Dalam waktu dekat, dijadwalkan akan bertemu Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). 

"Nanti kami detilkan ini dengan tim kecil APPSI, Apkasi, dan Apeksi. Kami juga akan intens cari formula soal tenaga honorer ini, termasuk segera bertemu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta kementerian terkait lainnya," tutur Azwar Anas.