Ada Skenario Seluruh Honorer Diangkat Jadi ASN? Simak 3 Skenario Yang Disiapkan Menteri PANRB Berikut Ini

Ada Skenario Seluruh Honorer Diangkat Jadi ASN? Simak 3 Skenario Yang Disiapkan Menteri PANRB Berikut Ini- Pendataan tenaga honorer atau non ASN saat ini masih berlangsung. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 49 Tahun 2018 di mana honorer akan dihapuskan pada tahun 2023.

Kementerian PANRB sendiri telah menjelaskan tujuan dari diadakannya pendataan non ASN. Proses pendataan dilakukan untuk memetakan tenaga honorer hingga mengetahui jumlah honorer aktif di lingkungan pemerintah.

Sebelum rencana penghapusan honorer di tahun 2023 dijalankan, pemerintah dalam hal ini Kementerian PANRB telah menyusun jalan alternatif untuk menyelesaikan masalah honorer tersebut.

Setidaknya ada tiga jalan alternatif atau skenario penyelesaian honorer yang akan didiskusikan Kementerian PANRB dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI.

Lantas, benarkah salah satu skenario yang direncanakan Kementerian PANRB adalah mengangkat seluruh honorer menjadi ASN secara langsung?

Sektertaris Jenderal Apkasi (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia) Adnan Purichta Ichsan mengatakan ada beberapa hal yang telah dibahas Apkasi dengan Kementerian PANRB tentang tenaga honorer serta solusinya.

Pertama, rentang gaji honorer perlu disusun karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Kedua, tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau PPPK perlu diberikan kesempatan kerja baik itu melalui kartu Prakerja atau diikutsertakan pada pelatihan kewirausahan.

“Kami berharap pak menteri yang dulu juga ketua Apkasi dan pernah menjadi bupati dapat melihat permasalahan honorer di daerah dengan lebih detail,” ungkapnya.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa aturan untuk menangani masalah tenaga honorer sendiri sebetulnya sudah dijalankan sejak tahun 2005.

Tidak berhenti sampai situ, penanganan dilanjutkan pada tahun 2012, 2018, 2019 hingga 2021.

“Jadi, sebenarnya warning untuk pengangkatan non ASN ini sudah lama,” jelas Anas dikutip dari Antara.

Lebih lanjut Menteri PANRB tersebut menjelaskan, “Ada fakta juga kalau non ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten dan kota.”

Tiga alternatif atau skenario penyelesaian tenaga honorer sebelum penghapusan direncanakan Kementerian PANRB dengan terus melakukan koordinasi lintas sektoral.

Adapun skenario pertama yang direncanakan adalah honorer bisa diangkat seluruhnya untuk menjadi pegawai ASN.

Meski terlihat menguntungkan bagi para honorer, Menteri PANRB memandang skenario tersebut akan memunculkan beban baru bagi negara jika dilihat dari aspek kualitas honorer itu sendiri.

“Skenario ini akan menajdi beban yang berat bagi negara dan kompetensi birokrasi kita. Akan ada problem pada beberapa titik yang ketika saat rekrutmen kualitasnya tidak diperhatikan,” jelas Anas.

Untuk skenario kedua, Kementerian PANRB merencanakan tenaga honorer akan diberhentikan seluruhnya. Artinya, skenario ini akan menghapus honorer tanpa pengangkatan.

Hal ini pun bisa menjadi masalah sebab pemberhentian tenaga honorer secara keseluruhan akan menimbulkan tingkat penganggguran yang tinggi.

Sementara itu, skenario ketiga yang merupakan opsi jalan tengah adalah mengangkat tenaga honorer sesuai dengan prioritas sebelum dihapuskan.

Untuk tenaga honorer lainnya dalam skenario ketiga ini, Menteri PANRB menjeskan bukan tidak termasuk prioritas namun akan diselesaikan secara bertahap.